BATULICIN,inspirasibanua.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Predikat ini sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada unit pelayanan publik, yang mampu memenuhi berbagai indikator ketat dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Kepala Kantor Imigrasi Batulicin Ferizal, Senin (16/12).
Ia mengatakan, Kantor Imigrasi Batulicin tidak hanya memenuhi standar pelayanan publik terbaik, tetapi juga bebas dari praktik korupsi.
Diketahui, dari seluruh unit pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, hanya tiga unit yang berhasil meraih predikat WBK tahun ini, dan Kantor Imigrasi Batulicin adalah salah satunya. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Kantor Imigrasi Batulicin sebagai pelopor reformasi birokrasi di tingkat daerah.
Ferizal mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini, karena predikat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kantor Imigrasi Batulicin dalam menjalankan reformasi birokrasi secara konsisten.
“Ini adalah bukti nyata dan komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan berintegritas kepada masyarakat. Ini adalah amanah yang harus terus kami jaga dan tingkatkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pencapaian WBK bukanlah akhir dari perjalanan. Menurutnya, ini adalah langkah awal menuju target yang lebih tinggi, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi semua jajaran untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga Kantor Imigrasi Batulicin dapat menjadi contoh bagi unit pelayanan publik lainnya di Indonesia.
Dengan diraihnya predikat WBK, Kantor Imigrasi Batulicin tidak hanya menunjukkan dedikasinya dalam memberikan pelayanan terbaik, tetapi juga menjadi inspirasi bagi unit pelayanan publik lainnya untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah kerja.
Pencapaian ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang lebih luas di seluruh sektor pelayanan publik di Indonesia.
